Ekonomi - 3 Bln lalu

Plh. Walikota Kendari Serahkan Rancangan KUPA-PPAS Kepada DPRD Kota Kendari

Penyerahan KUPA-PPAS pada Ketua DPRD Kota Kendari - (Humas Kendari)

e-Humas Kendari - DPRD Kota Kendari menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan penyampaian Penyerahan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kota Kendari T.A 2019 oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari kepada DPRD Kota Kendari di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD, Senin (5/8) malam.

Pelaksana Harian (Plh) Walikota Kendari Hj. Nahwa Umar, SE. MM menjelaskan bahwa perubahan anggaran tersebut disusun berdasarkan hasil evaluasi perkembangan pelaksanaan APBD Kota Kendari yang terhitung dari awal sampai dengan pertengahan tahun 2019, dimana terdapat beberapa bagian dari struktur APBD tersebut yang perlu dilakukan perubahan, perbaikan, dan rasionalisasi khususnya pada aspek pendapatan dan penerimaan daerah.

"Terdapat tiga perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tahun ini. Pertama, terkait pendapatan daerah yang terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kedua, belanja daerah yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Dan yang ketiga, mengenai pembiayaan daerah", terangnya.

Beliau memaparkan kebijakan umum APBD TA 2019, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkot Kendari ditetapkan sebesar Rp 509.452.351.268 kemudian diubah menjadi Rp 464.557.263.226 atau turun sebesar 8,81%. Penurunan ini lanjut beliau disebabkan adanya penyesuaian pada target retribusi daerah dan PAD yang sah lainnya.

Selanjutnya, pada awal tahun 2019 total belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 1. 810.827.572.962 mengalami perubahan menjadi Rp 1.769.703.194.627,50 atau turun 2,27%, dengan rincian belanja tidak langsung mengalami penurunan 9,83?ri yang semula Rp 713.067.901.183 menjadi Rp 642.995.425. Sedangkan belanja langsung meningkat 2,64?ri Rp 1.097.759.671.779 menjadi Rp1.126.707.768,50. Adapun penambahan pada belanja langsung ini dimaksudkan untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga yang tidak terbayarkan pada tahun anggaran 2018 lalu.

Terakhir sehubungan dengan pembiayaan daerah, Plh. Walikota Kendari menyampaikan bahwa dalam rangka menutup defisit belanja daerah, Pemkot Kendari meningkatkan anggaran pembiayaan daerah yang pada awal tahun 2019 telah ditetapkan sebesar Rp 167.042.180.755 kemudian dinaikkan menjadi Rp 174.087.172.114,87.

Di akhir pemaparan beliau menyampaikan harapannya agar dokumen KUPA-PPAS perubahan tahun ini dapat memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat Kota Kendari, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat dan pembenahan wajah kota melalui perbaikan sarana dan prasarana umum yang dirasa mendesak untuk secepatnya ditangani pada tahun ini.

[ AB ]