Diupload - 3 Bln lalu

Perda Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

KETERTIBAN UMUM – KETENTRAMAN MASYARAKAT

2014

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 10, LD.2014/NO.10

PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

ABSTRAK:

-Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kota kendari yang sejahtera, berwawasan lingkungan serta tetap melestarikan budaya lokal guna mendukung sektor pariwisata, pendidikan dan perdagangan, diperlukan adanya pengaturan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang mampu melindungi warga masyarakat dan prasarana umum beserta kelengkapannya. Seiring dengan perkembangan Kota Kendari yang cukup pesat maka menimbulkan berbagai dampak tata kehidupan masyarakat untuk melaksanakan aktifitas seharihari yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteramanmasyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kota Kendari No. 4 Tahun 1996 tentang Ketertiban, Ketentaraman dan Keindahan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

-Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1995; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 17 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 29 Tahun 1980; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 20 Tahun 2006; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 42 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2011; PP No. 55 Tahun 2012; PERDA Kota Kendari No. 2 Tahun 2008.

-Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang lingkup dan tujuan perda ini salah satunya adalah mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan atas hak hak warga dan masyarakat. perda ini mengatur tertib jalan, fasilitas umum dan jalur hijau, tertib lingkungan, tertib sungai, saluran air dan sumber air, tertib penghuni bangunan, tertib tuna wisma, tuna susila dan anak jalanan; tertib tempat-tempat hiburan dan keramaian. Tertib peran serta masyarakat antara lain mengatur bahwa pengumpulan sumbangan harus seizin Walikota. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan dilkaukan oleh Walikota. Guna menjamin kepatuhan masyarakat atas perda ini diatur pula Sanksi administrasi, Penyidikan dan Ketentuan pidana.

CATATAN:

-Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2014.
Peraturan Daerah Kota Kendari No. 4 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban

-14 Halaman