• SEJARAH SINGKAT KOTA KENDARI



    Sejak dahulu Teluk Kendari telah dikenal oleh pelaut-pelaut Nusantara maupun Eropa sebagai jalur persinggahan dari dan menuju Ternate atau Maluku. Kartografi Portugis Kuno awal abad ke-15 telah menunjukkan adanya perkampungan di Pantai Timur Celebes atau Sulawesi yang dinamakan Citta dela Baia yang terletak di pesisir teluk bernama Baia du Tivora. Teluk tersebut identik dengan Teluk Kendari yang merupakan salah satu daerah di pesisir timur Kerajaan Konawe. Oleh Kerajaan Konawe, Kendari dikenal dengan sebutan Lipu i Pambandahi, Wonua i Pambandokooha (wilayah pesisir pantai, yang perkampungannya berada di dekat pulau).

    Pada tahun 1828, seorang pelaut bernama Jacques Nicholas Vosmaer mendapat tugas dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk melakukan observasi terhadap jalur perdagangan di pesisir timur Sulawesi. Peta pertama Teluk Kendari dibuat pada 9 Mei 1831, semenjak empat tahun setelah pembuatan peta tersebut tepatnya pada 6 Februari 1835 Teluk Kendari kemudian dikenal sebagai Vosmaer’s Baai atau Teluk Vosmaer berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Van Den Bosch di Batavia. Dalam catatan perjalanannya yang berjudul Korte Beschrijving van het zuid oostelijk schiereiland van celebes, Vosmaer menuliskan ketertarikannya pada keindahan Teluk Kendari. Setelah mendapat izin dari Tebau sebagai penguasa wilayah timur Kerajaan Konawe pada tahun 1832, Vosmaer kemudian mendirikan kantor dagang dan membuat istana untuk Tebau di sisi utara Teluk Kendari. Berpindahnya Istana Tebau dari Lepo-Lepo ke Teluk Kendari menjadi awal dari berkembangnya Kendari menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan.

    Penamaan Kendari sendiri berasal dari kata “kandai” yaitu alat dari bambu atau kayu yang dipergunakan penduduk Teluk Kendari masa itu untuk mendorong perahu, dari kata kandai inilah kemudian diabadikan menjadi nama sebuah kampung, yaitu Kampung Kandai. Kemudian pengembangan dari kata tersebut selanjutnya dalam berbagai literatur terakhir disebut Kendari.

    Pada masa pemerintahan Kolonial Belanda dan pendudukan Jepang, Kendari yang hanya seluas ± 31,40 km² saat itu, adalah wilayah kewedanaan sekaligus Ibukota Onder Afdeling atau Bun Ken Laiwoi. Kendari berubah dari Ibukota Kecamatan kemudian berkembang menjadi Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822).

    Penerbitan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no. 2 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94), yang menandai Kota Kendari ditetapkan sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara yang pada saat itu masih terdiri dari dua wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Kendari dan Kecamatan Mandonga dengan pertambahan luas wilayah ± 75,76 km². Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1978 tentang Pembentukan Kota Administratif Kendari, mengubah status Kendari menjadi Kota Administratif yang meliputi tiga wilayah kecamatan yakni Kecamatan Kendari, Mandonga, dan Poasia dengan 26 kelurahan.

    Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan Kota Kendari, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 6 tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3602) sehingga merubah status Kendari menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II dengan luas wilayah ± 298,89 km² atau 0,7 persen dari luas wilayah daratan Sulawesi Tenggara.

    Selama terbentuknya Kota Administratif Kendari, Kendari dipimpin oleh: H. Mansyur Pamadeng (1978-1979); Drs. Muhammad Antero Hamra (1980-1985); Drs. H. Anas Bunggasi (1985-1987); H. Andi Mangilep (selaku pelaksana tugas 1988-1991); Drs. H. Andi Kaharuddin (selaku pelaksana tugas 1991-1992); Drs. H. Usman Sabara (selaku pelaksana tugas 1993-1993); Drs. H. Laode Muhammad Salihin Sabora (1993-1995); dan Kolonel A. Razid Hamzah (selaku pelaksana tugas 1995-1995).

    Memasuki statusnya secara penuh sebagai Kotamadya hingga menjadi Kota, Kendari berturut-turut dipimpin oleh:
    Drs. Lasjkar Koedoes (selaku Penjabat Walikota 1995-1996);
    Drs. H. Masyhur Masie Abunawas (1996-2001);
    Drs. H. Andi Kaharuddin (selaku Penjabat Walikota 2001-2002);
    Drs. H. Masyur Masie Abunawas, M. Si dan wakilnya Ir. A. Muzakkir Mustafa, MM (2002-2007);
    Ir. H. Asrun, M.Eng. Sc dan Wakilnya H. Musadar Mappasomba, SP, MP (2007-2012) dan kemudian Dr. Ir. H. Asrun, M.Eng. Sc dan Wakilnya Dr. H. Musadar Mappasomba, SP, MP melanjutkan periode berikutnya (2012-2017);
    Adriatman Dwi Putra, ST sebagai Walikota dan Sulkarnain Kadir, SE. sebagai Wakil Walikota periode (2017-2022), tanggal 2 Maret 2018 Sulkarnain Kadir, SE. ME. melanjutkan kepemimpinan Kota Kendari sebagai Pelaksana Tugas Walikota dan sejak 22 Januari 2019 Sulkarnain Kadir, SE. ME. ditetapkan menjadi Walikota Kendari sisa masa periode 2017 - 2022.